TfO5GpWpTUWoTfG9TfMlGfO5Td==
Breaking
News

ANAK 15 TAHUN DIKAITKAN KASUS CURAT, TAKUT KE SEKOLAH! KUASA HUKUM SIAP ADUKAN POLSEK SEI KEPAYANG KE UNIT PPA

Ukuran huruf
Print 0

ASAHAN – Penanganan perkara dugaan pencurian dengan pemberatan (curat) di wilayah hukum Polsek Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, kini menjadi sorotan. Seorang anak berusia 15 tahun berinisial A.H.P., warga Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, disebut mengalami tekanan psikologis setelah namanya dikaitkan dengan dugaan kehilangan uang dan perhiasan milik tetangganya.

Persoalan ini bukan lagi sekadar menyangkut laporan kehilangan yang diklaim mencapai lebih dari Rp90 juta. Kini muncul persoalan yang jauh lebih serius, yakni bagaimana nasib seorang anak yang disebut mengalami ketakutan, jatuh sakit, bahkan tidak berani pergi ke sekolah akibat tuduhan dan isu yang berkembang di lingkungan tempat tinggalnya.

Pertanyaan mendasarnya: apakah proses penegakan hukum sudah berjalan berdasarkan bukti dan fakta, atau justru berkembang menjadi beban sosial yang harus ditanggung seorang anak sebelum perkara tersebut terbukti secara hukum?

Kasus ini menjadi perhatian setelah keluarga A.H.P. melalui kuasa hukumnya, Ali Nasution, S.H., dan Feri Firnanda, S.H., menyampaikan keberatan atas dampak yang dialami anak tersebut.

SURAT PANGGILAN POLSEK SEI KEPAYANG JADI SOROTAN

Berdasarkan dokumen Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/49/XI/2026/Reskrim, Polsek Sei Kepayang memanggil A.H.P. untuk hadir pada Rabu, 18 November 2026, pukul 11.00 WIB, guna memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan pencurian dengan pemberatan.

Surat tersebut mencantumkan laporan polisi Nomor: LP/B/74/IX/2026/SU/Res Ash/Sek Sei Kepayang, tertanggal 24 September 2026, dengan pelapor berinisial A.M.H.

Dalam surat panggilan itu, penyidik meminta A.H.P. hadir untuk didengar keterangannya berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Namun, pihak keluarga mempertanyakan dasar dan relevansi dugaan yang mengaitkan anak tersebut dengan peristiwa kehilangan uang dan perhiasan.

Kuasa hukum menegaskan bahwa pemanggilan sebagai saksi tidak boleh dipelintir menjadi kesimpulan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Sebab, laporan kehilangan bukanlah bukti otomatis bahwa orang yang namanya disebut-sebut di masyarakat merupakan pelakunya.

KLAIM KERUGIAN RP90 JUTA, MANA BUKTI YANG MENGAITKAN ANAK TERSEBUT?

Pihak keluarga melalui kuasa hukum mempertanyakan klaim kehilangan uang dan perhiasan yang disebut mencapai lebih dari Rp90 juta.

Mereka meminta agar penyidik mengungkap secara jelas bagaimana konstruksi perkara tersebut dibangun, apa saja barang yang dilaporkan hilang, bagaimana kronologi kejadiannya, serta apakah terdapat bukti yang secara objektif menghubungkan A.H.P. dengan peristiwa tersebut.

Ali Nasution, S.H., didampingi Feri Firnanda, S.H., menyampaikan bahwa keluarga merasa keberatan karena nama anak mereka disebut-sebut dalam persoalan tersebut, sementara dampak sosialnya dinilai telah merugikan kondisi psikologis anak.

"Jangan sampai seorang anak menjadi sasaran tuduhan hanya karena isu yang berkembang. Kalau memang ada dugaan tindak pidana, silakan dibuktikan melalui proses hukum. Tetapi harus jelas apa buktinya dan apa hubungan anak ini dengan peristiwa yang dilaporkan," demikian penegasan kuasa hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis (19/11/2026), setelah kuasa hukum mendampingi A.H.P. dalam pemeriksaan di Unit Reskrim Polsek Sei Kepayang.

DIDUGA DIEJEK DAN DISEBUT MALING, MASA DEPAN PENDIDIKAN ANAK TERANCAM

Hal yang paling memprihatinkan adalah dampak sosial yang disebut dialami A.H.P.

Menurut keterangan keluarga dan kuasa hukum, anak tersebut diduga mendapatkan ejekan dan sebutan "maling" di lingkungan tempat tinggal maupun sekolah.

Akibatnya, A.H.P. disebut mengalami ketakutan untuk beraktivitas dan pergi ke sekolah.

Jika keterangan tersebut benar, persoalan ini patut mendapatkan perhatian serius. Sebab, seorang anak yang masih berusia 15 tahun semestinya mendapatkan perlindungan, bukan justru menghadapi tekanan sosial akibat perkara yang masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan.

Jangan sampai proses hukum yang seharusnya mencari kebenaran justru menimbulkan persoalan baru bagi perkembangan mental, pendidikan, dan masa depan anak.

Perlu ditegaskan, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan kabar yang beredar, unggahan media sosial, ataupun penilaian masyarakat.

UNGGAHAN TIKTOK, FOTO UANG, GELANG DAN SANDAL IKUT DIPERTANYAKAN

Kuasa hukum juga mempertanyakan sejumlah informasi yang disebut-sebut dikaitkan dengan A.H.P., di antaranya video TikTok melalui akun teman bernama 13_june_201 yang memperlihatkan anak tersebut mengenakan gelang.

Selain itu, terdapat unggahan WhatsApp Story berupa foto uang dengan kertas kecil bergambar kendaraan truk dan mobil pikap serta tulisan "AHOK".

Pihak keluarga juga menjelaskan mengenai foto sepasang sandal hitam dengan lis merah yang disebut merupakan milik seseorang bernama Mira. Bahkan, A.H.P. disebut pernah menanyakan harga sandal tersebut melalui komunikasi dengan Mira.

Namun, apakah seluruh unggahan dan komunikasi tersebut memiliki hubungan langsung dengan perkara kehilangan uang dan perhiasan?

Itulah yang harus diuji melalui pemeriksaan dan pembuktian secara profesional.

Foto uang, gelang, sandal, maupun unggahan media sosial tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang terlibat dalam tindak pidana tanpa adanya pembuktian yang relevan.

KUASA HUKUM SIAP TEMPUH LANGKAH KE UNIT PPA POLRES ASAHAN

Melihat kondisi yang disampaikan keluarga, Ali Nasution, S.H., bersama Feri Firnanda, S.H., menyatakan akan membawa persoalan tersebut kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Asahan.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk meminta perlindungan dan memastikan hak-hak A.H.P. sebagai anak tetap diperhatikan selama proses hukum berlangsung.

Kuasa hukum meminta agar aparat tidak hanya berfokus pada penanganan laporan dugaan pencurian, tetapi juga memperhatikan dampak yang mungkin timbul terhadap anak yang masih berusia 15 tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta ketentuan perlindungan anak harus menjadi perhatian sesuai kedudukan dan proses hukum yang dijalani.

Kepentingan terbaik bagi anak, perlakuan manusiawi, serta pencegahan intimidasi dan tekanan psikologis harus menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan ini.

LIMA PERTANYAAN KRITIS UNTUK KAPOLSEK SEI KEPAYANG

Atas berkembangnya persoalan tersebut, sejumlah pertanyaan patut dijawab oleh Polsek Sei Kepayang:

Apa dasar objektif yang membuat A.H.P. dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan pencurian tersebut?

Apa bukti dan fakta yang menghubungkan anak tersebut dengan peristiwa kehilangan uang dan perhiasan?

Apakah unggahan media sosial berupa foto uang, gelang, kendaraan, dan sandal memiliki relevansi dengan perkara yang sedang ditangani?

Apakah klaim kerugian lebih dari Rp90 juta telah didukung rincian kehilangan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan?

Bagaimana penyidik memastikan pemeriksaan berlangsung tanpa intimidasi serta tetap memperhatikan kondisi psikologis dan hak-hak anak?

Pertanyaan tersebut bukan untuk mengintervensi kewenangan penyidik, melainkan sebagai bentuk perhatian terhadap transparansi penegakan hukum dan perlindungan hak anak.

KAPOLRES ASAHAN DIMINTA PASTIKAN PENANGANAN BERJALAN OBJEKTIF

Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian Kapolres Asahan agar pengawasan terhadap penanganan perkara di Polsek Sei Kepayang berjalan sebagaimana mestinya.

Aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk mengungkap dugaan tindak pidana. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum, bukti, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak setiap orang, terlebih ketika menyangkut seorang anak.

Pihak keluarga menegaskan tetap menghormati proses hukum dan tidak bermaksud menghalangi penyidikan. Namun, mereka meminta agar nama dan masa depan anak tidak menjadi korban dari tuduhan yang belum terbukti.

"Jangan sampai seorang anak harus menanggung beban sosial dan psikologis akibat tuduhan yang belum terbukti. Kami akan mengawal hak-hak anak ini dan mempertimbangkan langkah hukum melalui Unit PPA Polres Asahan," tegas kuasa hukum.

Kini publik menunggu penjelasan resmi dari Kapolsek Sei Kepayang dan penyidik yang menangani perkara tersebut. Masyarakat juga menunggu bagaimana kepolisian memastikan bahwa setiap proses pemeriksaan berlangsung secara profesional dan tidak mengabaikan perlindungan terhadap anak.

PENEGAKAN HUKUM HARUS MENGUNGKAP KEBENARAN, BUKAN MEMBIARKAN TUDUHAN BERKEMBANG MENJADI HUKUMAN SOSIAL BAGI SEORANG ANAK.

Jangan sampai seorang anak menjadi korban dua kali: pertama akibat tuduhan yang belum terbukti, kedua akibat tekanan sosial yang berpotensi merusak pendidikan dan masa depannya.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Polsek Sei Kepayang maupun pihak pelapor terkait keberatan yang disampaikan keluarga dan kuasa hukum. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak demi menjaga keberimbangan pemberitaan. (Redaksi)

ANAK 15 TAHUN DIKAITKAN KASUS CURAT, TAKUT KE SEKOLAH! KUASA HUKUM SIAP ADUKAN POLSEK SEI KEPAYANG KE UNIT PPA
Periksa Juga
Next Post
Tautan berhasil disalin