BATU BARA — Pengelolaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Batu Bara senilai sekitar Rp165,96 miliar menjadi perhatian publik. Besarnya anggaran tersebut dinilai harus diikuti transparansi, pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas agar benar-benar tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Umum Lembaga Ruang Keadilan Rakyat Indonesia (LRKRI), Jasmi Harahap, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal penggunaan dana tersebut, Jumat 23/10/2026.
“Kami tetap mengawal. Dana ini harus digunakan sesuai peruntukannya dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai anggaran besar hanya terlihat dalam angka, tetapi hasilnya tidak dirasakan rakyat,” tegas Jasmi Harahap.
Menurut Jasmi, pengawasan terhadap anggaran publik bukan untuk menghambat pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. Sebaliknya, pengawasan diperlukan agar setiap rupiah uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara membuka informasi mengenai penggunaan tambahan TKD, mulai dari alokasi setiap OPD, program dan kegiatan, lokasi pekerjaan, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, progres pekerjaan hingga realisasi pembayaran.
Jangan Hanya Besar di Atas Kertas
Jasmi menegaskan, besarnya anggaran tidak boleh hanya terlihat dalam dokumen perencanaan.
“Kalau dana digunakan untuk pembangunan infrastruktur, masyarakat harus bisa melihat hasilnya. Kalau untuk kesehatan, pendidikan, pemulihan ekonomi maupun kebutuhan masyarakat lainnya, penerima manfaat dan hasil kegiatannya harus jelas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pekerjaan yang menggunakan dana TKD, khususnya kegiatan infrastruktur yang memiliki nilai anggaran besar.
Menurutnya, setiap pekerjaan harus dilaksanakan sesuai spesifikasi dan ketentuan yang berlaku serta diawasi secara serius agar kualitas pembangunan tidak mengecewakan masyarakat.
LRKRI Siap Kawal Sampai ke Lapangan
Jasmi kembali menegaskan bahwa LRKRI tidak hanya mengawasi dari balik meja.
“Kami tetap mengawal sampai ke lapangan. Bila diperlukan, kami akan turun melihat kondisi pekerjaan dan meminta klarifikasi kepada pihak terkait. Prinsip kami jelas, uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang nyata,” tegasnya.
Ia mengatakan, apabila nantinya ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara anggaran, pelaksanaan dan hasil pekerjaan, LRKRI akan meminta penjelasan kepada pihak terkait serta mendorong pemeriksaan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, Jasmi menegaskan bahwa setiap pengawasan harus berlandaskan data, fakta dan bukti, bukan tuduhan tanpa dasar.
“Kami tidak ingin membuat kegaduhan tanpa data. Tetapi apabila ada sesuatu yang perlu diklarifikasi, tentu akan kami pertanyakan. Pengawasan masyarakat adalah bagian penting dalam memastikan anggaran negara digunakan secara benar,” katanya.
Pesan Tegas untuk Pengelola Anggaran
Jasmi berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara menjadikan transparansi sebagai bagian penting dalam pengelolaan tambahan TKD.
“Silakan pemerintah bekerja dan membangun. Kami mendukung pembangunan yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Tetapi kami juga mengingatkan, semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkannya kepada publik,” pungkasnya.
LRKRI memastikan akan terus mengawal penggunaan tambahan TKD Kabupaten Batu Bara agar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Redaksi)
