BATU BARA – Banjir kiriman kembali menerjang Kabupaten Batu Bara. Sedikitnya 211 rumah warga di empat dusun, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, terendam setelah sejumlah sungai meluap pada Selasa (8/9/2026).
Banjir yang merendam permukiman warga tersebut bukan sekadar persoalan genangan air. Kondisi ini kini menjadi perhatian serius karena derasnya limpasan air diperparah oleh pengalihan aliran Sungai Dalu Dalu menuju Sungai Gambus, menyusul pekerjaan perbaikan bendung dan tanggul Sungai Dalu Dalu oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera Utara.
Luapan Sungai Gambus, Sungai Tanjung, Sungai Siparepare, dan Sungai Sei Deras mulai terjadi sejak Senin sore. Air kemudian masuk ke permukiman warga sekitar pukul 02.00 WIB, Selasa dini hari, hingga merendam rumah-rumah masyarakat.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran warga, terutama apabila debit air kembali meningkat. Sebab, ketika satu aliran sungai dialihkan ke sungai lainnya, kapasitas sungai penerima harus benar-benar diperhitungkan agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai.
Jangan Sampai Perbaikan Tanggul Justru Membuka Masalah Baru
Persoalan ini mendapat perhatian dari Ketua Umum Lembaga Ruang Keadilan Rakyat Indonesia (LRKRI), Jasmi Harahap.
Pada Rabu (9/9/2026), Jasmi Harahap menyampaikan surat kepada BBWS Sumatera Utara. Surat tersebut meminta agar pihak terkait segera mencari solusi terhadap kondisi yang terjadi selama proses perbaikan bendung dan tanggul Sungai Dalu Dalu.
Menurut Jasmi, proses pembangunan maupun perbaikan infrastruktur pengendali banjir tentu penting. Namun, keselamatan dan kepentingan masyarakat yang terdampak tidak boleh menjadi korban dari proses pekerjaan tersebut.
“Perbaikan bendung dan tanggul memang penting, tetapi solusi sementara selama pekerjaan berlangsung juga harus dipikirkan secara matang. Jangan sampai pengalihan aliran air justru membuat masyarakat di wilayah lain menjadi korban banjir,” demikian poin perhatian yang disampaikan Jasmi Harahap.
Ia menilai, diperlukan langkah teknis yang cepat dan terukur dari instansi berwenang untuk memastikan aliran air tetap terkendali selama pekerjaan berlangsung.
211 Rumah Terendam, Pemerintah Harus Hadir
Banjir yang merendam ratusan rumah warga menjadi alarm keras bahwa persoalan tata kelola aliran sungai dan infrastruktur pengendali banjir tidak bisa ditangani secara parsial.
Masyarakat membutuhkan kepastian: ke mana air dialirkan, bagaimana kapasitas sungai menampung limpasan, dan apa langkah antisipasi jika debit air kembali meningkat.
Jasmi Harahap juga mendorong BBWS Sumatera Utara bersama pemerintah daerah dan pihak terkait untuk turun langsung melakukan evaluasi lapangan.
Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya diberikan penjelasan mengenai proses pekerjaan. Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada lagi rumah warga yang menjadi korban akibat perubahan aliran air selama proyek berlangsung.
Banjir di Desa Gambus Laut kini menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan sungai dan perlindungan masyarakat.
Jangan tunggu air kembali meninggi, rumah kembali terendam, dan kerugian masyarakat semakin besar. Solusi teknis harus dicari sekarang—sebelum persoalan banjir berubah menjadi bencana yang lebih besar. (Red)
