Batubara – DPRD Batubara menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Atas Nota RP JP T.A 2025 Selasa (23/6/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batubara.Turut Hadir :
1. WAKIL KETUA DPRD BAPAK NURHAJI
2. WAKIL KETUA DPRD BAPAK RODIAL
3. BUPATI KAB. BATU BARA YANG DIWAKILKAN OLEH SETDA BAPAK RUSIAN HERI,S.SOS.,M.AP
4. PLT SEKRETARIS DPRD KAB. BATU BARA YANG DI WAKILKAN OLEH KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN BAPAK HERRYAWAN,ST.,M,Si
5. SELURUH ANGGOTA DPRD KAB. BATU BARA
6. OPD DAN UNSUR FORKOPIMDA KAB. BATU BARA
Berikut kami sampaikan pandangan umum Fraksi-Fraksi :
– FRAKSI PDI-PERJUANGAN
Fraksi PDI Perjuangan menerima Penyampaian Nota Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPJP) APBD TA. 2025 untuk dibahas lebih lanjut bersama Tim Pansus sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Fraksi PDI Perjuangan setelah melihat Silpa TA. 2025 dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara kurang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan padahal banyak pokok – pokok pikiran anggota dewan yang tidak dapat diterima atau dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Fraksi PDI Perjuangan juga berharap agar hasil kerja ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan pihak terkait melalui kebijakan maupun langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Pada kesempatan ini terkait gaji Pegawai PPPK Paruh Waktu di Dinas Pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk bisa segera menyelesaikan persoalan tersebut.
YANG DIBACAKAN OLEH BAPAK : Drs BONAR DAMANIK,M.M
– FRAKSI GERINDRA
FRAKSI PARTAI GERINDRA MEMBERIKAN APRESIASI ATAS KEBERHASILAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA KEMBALI MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. PENCAPAIAN INI MERUPAKAN INDIKATOR BAHWA TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH TELAH BERJALAN DENGAN BAIK DAN HARUS TERUS DIPERTAHANKAN SERTA DITINGKATKAN PADA MASA YANG AKAN DATANG.
FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KABUPATEN BATU BARA PADA PRINSIPNYA DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK DIBAHAS PADA TAHAPAN SELANJUTNYA SESUAI DENGAN MEKANISME DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
YANG DIBACAKAN OLEH BAPAK : ANDRIANSYAH, SH
– FRAKSI PKS
Fraksi PKS turut berbangga hati karena pada akhirnyaPemerintah Kabupaten Batu Bara kembali memperloleh Opini WajarTanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia (BPK RI) setelah memeriksa secara terperinciLaporan Keuangan yang disajikan oleh Pemerintah KabupatenBatuBara.
Fraksi Partai KeadilanSejahteradalam Rapat Paripurna kali ini. Secara umum, Fraksi PKSmendukung serta mendorong agar Laporan Keuangan PemerintahDaerah tahun 2025 ini untuk dibahas secara lebih mendetail padaTingkat Pansus DPRD Kabupaten Batu Bara.
YANG DIBACAKAN OLEH BAPAK : AGUNG SETIAWAN,SE
– FRAKSI PAN
Fraksi PAN berharap terhadap Bupati (Pemerintah) agar mendefenitifkan seluruh Kepala OPD di Kabupaten Batu Bara agar kinerja seluruh OPD Kabupaten Batu Bara lebih maksimal dan pihak terkait lainnya agar dapat mengatur alokasi dana dari Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan baik, transparan, efektif dan efesien serta menyalurkan dana dari Pendapatan Daerah ke berbagai sektor sesuai dengan undangundang yang berlaku.
YANG DIBACAKAN OLEH : SYAIFUL BAKHRI
– FRAKSI KDRI
PANDANGAN FRAKSI KDRI TERHADAP RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2025 PERLU DIBAHAS LEBIH LANJUT OLEH DPRD KAB. BATU BARA DAN SEGERA DIBENTUK PANITIA KHUSUS (PANSUS) DALAM PEMBAHASAN RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2025 DILEMBAGA TERHORMAT INI.
YANG DIBACAKAN OLEH BAPAK : SYAHRIL SIAHAAN, SH
– FRAKSI KPN
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN NASIONAL BERHARAP RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2025 DAPAT DIBAHAS DAN DISELESAIKAN TEPAT WAKTU SESUAI AMANAH PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 YANG MENGAMANAHKAN PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA TENTANG RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD ANTARA KEPALA DAERAH DENGAN DPRD DILAKUKAN PALING LAMBAT 7 BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR.
