Batubara – Jawaban Bupati Batubara Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas Penyampaian RANPERDA, Senin 11 Mei 2026 di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Batubara. Turut Hadir :
1. WAKIL KETUA DPRD BAPAK RODIAL
2. BUPATI KAB. BATU BARA YANG DIWAKILKAN OLEH SEKDA BAPAK RUSIAN HERI,S.SOS.,M.AP
3. PLT SEKRETARIS DPRD KAB. BATU BARA YANG DI WAKILKAN OLEH KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN BAPAK HERRYAWAN,ST.,M,Si
4. SELURUH ANGGOTA DPRD KAB. BATU BARA
5. OPD DAN UNSUR FORKOPIMDA KAB. BATU BARA.
Berikut Rapat Paripurna Penyampaian Nota Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Batra Berjaya :
BADAN USAHA MILIK DAERAH MEMILIKI PERAN STRATEGIS DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, SERTA MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. OLEH KARENA ITU, PENGELOLAAN BUMD PERLU DILAKUKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
PEMERINTAH DAERAH PADA TAHUN 2011 TELAH MENETAPKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BATU BARA BERJAYA YANG KEMUDIAN DIUBAH BENTUK BADAN HUKUMNYA MELALUI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BATU BARA BERJAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA.
SEJALAN DENGAN KETENTUAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH, MAKA PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA PERLU DILAKUKAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM MENJADI PERSEROAN DAERAH.
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA MENJADI PERSEROAN DAERAH SELAIN UNTUK PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JUGA BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI BUMD PT PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA (PERSERODA) DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI KABUPATEN BATU BARA BERUPA KEUNTUNGAN YANG LAYAK DAN MELAKSAΝΑΚΑΝ ΤΑΤA KELOLA PERUSAHAAN SERTA SEBAGAI IDENTITAS ENTITAS BISNIS MILIK PEMERINTAH DAERAH.
