Batubara – DPRD Kabupaten Batubara Melakukan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Atas Penyampaian RANPERDA, Senin 11 Mei 2026 di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Batubara. Turut Hadir :
WAKIL KETUA DPRD BAPAK RODIAL
BUPATI KAB. BATU BARA YANG DIWAKILKAN OLEH SEKDA BAPAK RUSIAN HERI,S.SOS.,M.AP
PLT SEKRETARIS DPRD KAB. BATU BARA YANG DI WAKILKAN OLEH KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN BAPAK HERRYAWAN,ST.,M,Si
SELURUH ANGGOTA DPRD KAB. BATU BARA
OPD DAN UNSUR FORKOPIMDA KAB. BATU BARA
Berikut kami sampaikan pandangan umum Fraksi-Fraksi :
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN
Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya dapat menerima dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD menjadi Perseroda untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan harapan Ranperda ini mampu melahirkan tata kelola BUMD yang lebih sehat, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
YANG DIBACAKAN OLEH IBU: ATIKA ARFAH MATONDANG S.I.Kom
2. FRAKSI GERINDRA
PADA PRINSIPNYA, FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KABUPATEN BATU BARA DAPAT MENERIMA DAN MENDUKUNG RANPERDA INI UNTUK DIBAHAS KE TAHAP SELANJUTNYA SESUAI MEKANISME DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
YANG DIBACAKAN OLEH BAPAK : ANDRIANSYAH, SH
3. FRAKSI PKS
Fraksi PKS mendukung serta mendorong Nota Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Berjaya ini untuk dibahas secara serius, efektif dan efisien pada Tingkat Pansus DPRD Kabupaten Batu Bara.
YANG DIBACAKAN OLEH IBU: SUMINAH
4. FRAKSI PAN
Terkait dengan Penyampaian Nota Ranperda Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Batra Berjaya, Fraksi PAN memberikan Pandangan Umum bahwa pada dasarnya Fraksi PAN mengapresiasi positif terhadap Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Batra Berjaya, dan dinilai sangat penting untuk perkembangan Perusahaan Perseroan khususnya di Kabupaten Batu Bara.
YANG DIBACAKAN OLEH IBU: CHAIRUL BARIAH, SM
5. FRAKSI KDRI
FRAKSI KDRI PADA PRINSIPNYA DAPAT MEMAHAMI DAN MENERIMA RANPERDA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA MENJADI PERSERODA UNTUK DIBAHAS LEBIH LANJUT BERSAMA EKSEKUTIF NAMUN KAMI MEMBERI CATATAN PERTAMA, PEMDA HARUS MENYAJIKAN AUDIT INDEPENDEN ATAS KONDISI KEUANGAN PT SAAT INI. KEDUA, HARUS ADA JAMINAN BAHWA PERUBAHAN INI AKAN MENINGKATKAN PAD, BUKAN SEBALIKNYA. PANDANGAN UMUM FRAKSI KDRI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNA BATRA BERJAYA.
YANG DIBACAKAN OLEH BAPAK : SYAHRIL SIAHAAN, SH
6. FRAKSI KPN
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN NASIONAL MENDESAK KEPADA :
PDAM TIRTA TANJUNG UNTUK SEGERA KEMBALI MENYALURKAN AIR KEPADA MASYARAKAT DAN MEMBERIKAN PENJELASAN TERBUKA KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PENYEBAB TERHENTINYA DISTRIBUSI AIR,
PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN LANGKAH CEPAT DAN KONKRET UNTUK MEMASTIKAN PASOKAN AIR KEMBALI NORMAL
EVALUASI MENYELURUH TERHADAP SISTEM OPERASIONAL PDAM AGAR KEJADIAN SERUPA TIDAK TERULANG.
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN NASIONAL MENEGASKAN BAHWA PELAYANAN PUBLIK TIDAK BOLEH DIABAIKAN. AIR BERSIH ADALAH HAK DASAR MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH BERSAMA PDAM WAJIB MENJAMIN KETERSEDIAANYA.
YANG DIBACAKAN OLEH BAPAK: NAFIAR,S.PD.,M.PD.
