Batubara – Banjir berulang, ancaman abrasi pesisir, buruknya drainase, hingga minimnya infrastruktur dasar menjadi sorotan masyarakat dalam Reses Tahap III DPRD Kabupaten Batu Bara Daerah Pemilihan (Dapil) III, meliputi Kecamatan Tanjung Tiram dan Nibung Hangus, yang berlangsung di Kantor Camat Tanjung Tiram, Senin (26/10/2026).Kegiatan tersebut menjadi forum penyerapan aspirasi masyarakat yang dihadiri unsur pemerintah kecamatan, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta anggota DPRD. Berbagai persoalan disampaikan, mulai dari pemerataan pembangunan dan keterbatasan anggaran hingga kebutuhan mendesak untuk mengatasi banjir dan abrasi di kawasan pesisir.
Camat Tanjung Tiram, Yusrizal, S.E., M.M., menyambut pelaksanaan reses tersebut sebagai ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat. Ia berharap pertemuan itu menghasilkan masukan konstruktif bagi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Pembangunan Desa Berpacu dengan Keterbatasan Anggaran.
Dalam forum tersebut, anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, Chairul Bariah, S.M., menyampaikan bahwa sejumlah usulan pembangunan di Desa Bogak dan Desa Suka Maju telah melalui proses survei. Usulan pembangunan juga disampaikan untuk beberapa desa lainnya, termasuk Desa Kuntung.
Ia menjelaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan anggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta tahapan perencanaan pembangunan.
Menurutnya, pemerataan pembangunan perlu menjadi perhatian agar desa yang belum memperoleh alokasi pembangunan tetap mendapatkan kesempatan dalam perencanaan anggaran berikutnya. Usulan pembangunan rumah ibadah juga disebut menjadi bagian dari aspirasi yang diperjuangkan.
Ia mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan kebutuhan di wilayah masing-masing, sembari memahami bahwa keterbatasan anggaran membuat realisasi seluruh usulan tidak dapat dilakukan secara bersamaan.
Abrasi Pesisir, Bandar Rahmat dan Bagan Arya Butuh Perhatian
Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, Nafiar, S.Pd., M.Si., menyoroti pentingnya penentuan prioritas pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Ia meminta pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk memetakan kebutuhan paling mendesak, terutama perbaikan infrastruktur jalan dan penanganan abrasi di wilayah pesisir.
Desa Bandar Rahmat dan Kelurahan Bagan Arya menjadi wilayah yang disorot karena disebut menghadapi persoalan abrasi yang berpotensi mengancam permukiman serta infrastruktur masyarakat.
Menurutnya, penanganan abrasi tidak seharusnya hanya dilakukan setelah kerusakan terjadi. Pemetaan kawasan rawan, mitigasi sejak dini, dan perencanaan penanganan yang terintegrasi diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap masyarakat pesisir.
Ia juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang menurutnya dapat memengaruhi kemampuan fiskal daerah serta pelaksanaan pembangunan. Karena itu, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat dinilai penting agar proses penganggaran dapat dipahami secara proporsional.
Banjir Suka Maju Berulang, Drainase dan Turap Diminta Diperbaiki
Persoalan banjir menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan Kepala Desa Suka Maju, Amri.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah titik di desanya kerap mengalami genangan setiap kali hujan turun. Salah satu persoalan utama berada pada saluran drainase di kawasan perbatasan desa yang disebut berulang kali tersumbat meskipun telah dibersihkan melalui gotong royong dan normalisasi.
Sampah, Penerangan Jalan, dan Fasilitas Olahraga Turut Disorot
Selain banjir, persoalan sampah dan minimnya penerangan jalan umum juga mendapat perhatian dalam forum reses.
Anggota DPRD mengajak masyarakat, pemerintah desa, kepala dusun, dan pihak kecamatan meningkatkan kerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Saluran air yang kembali tersumbat akibat sampah dinilai menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur harus disertai perubahan perilaku masyarakat.
Sementara itu, warga mengeluhkan lampu penerangan jalan yang rusak atau tidak berfungsi di sejumlah titik permukiman. Mereka berharap pemasangan lampu disertai pemeliharaan berkala untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan masyarakat, khususnya pada malam hari.
Aspirasi lain berkaitan dengan pembatasan akses di Jalan Merdeka dan Jalan Rakyat. Warga meminta kebijakan tersebut ditinjau dengan mempertimbangkan kelancaran mobilitas, keselamatan pengguna jalan, serta kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosial.
Masyarakat juga mendorong penyediaan sarana olaraga yang layak bagi generasi muda. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi wadah kegiatan positif untuk mengembangkan bakat sekaligus mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan tawuran.
Persoalan pelayanan kesehatan turut disampaikan agar mendapat perhatian sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
Rangkaian aspirasi dalam reses tersebut menggambarkan kebutuhan masyarakat yang beragam, mulai dari pemerataan pembangunan, perbaikan infrastruktur dasar, pengendalian banjir dabrasi, hingga peningkatan fasilitas sosial.
Keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh usulan. Namun, penentuan prioritas berdasarkan tingkat urgensi, risiko terhadap keselamatan masyarakat, serta manfaat pembangunan perlu menjadi pertimbangan dalam program daerah.
Masyarakat berharap hasil reses tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan, koordinasi lintas instansi, dan perencanaan anggaran yang terukur.Rangkaian aspirasi dalam reses tersebut menggambarkan kebutuhan masyarakat yang beragam, mulai dari pemerataan pembangunan, perbaikan infrastruktur dasar, pengendalian banjir dan abrasi, hingga peningkatan fasilitas sosial.
Keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh usulan. Namun, penentuan prioritas berdasarkan tingkat urgensi, risiko terhadap keselamatan masyarakat, serta manfaat pembangunan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program daerah.
Masyarakat berharap hasil reses tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan, koordinasi lintas instansi, dan perencanaan anggaran yang terukur.
RaRangkaian aspirasi dalam reses tersebut menggambarkan kebutuhan masyarakat yang beragam, mulai dari pemerataan pembangunan, perbaikan infrastruktur dasar, pengendalian banjir dan abrasi, hingga peningkatan fasilitas sosial.
Keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh usulan. Namun, penentuan prioritas berdasarkan tingkat urgensi, risiko terhadap keselamatan masyarakat, serta manfaat pembangunan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program daerah.
Masyarakat berharap hasil reses tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan, koordinasi lintas instansi, dan perencanaan anggaran yang terukur.ngkaian aspirasi dalam reses tersebut menggambarkan kebutuhan masyarakat yang beragam, mulai dari pemerataan pembangunan, perbaikan infrastruktur dasar, pengendalian banjir dan abrasi, hingga peningkatan fasilitas sosial.
Keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh usulan. Namun, penentuan prioritas berdasarkan tingkat urgensi, risiko terhadap keselamatan masyarakat, serta manfaat pembangunan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program daerah.
Masyarakat berharap hasil reses tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan, koordinasi lintas instansi, dan perencanaan anggaran yang terukur.
